• Sebuah Ayat Terpanjang untuk Transaksi Keuangan

    Rabu, 07/05/2017 14:32:17 WIB

    KAJIAN MEDAN -- Sejak harga komoditas global mencapai titik terendahnya pada 2014 lalu, era kejayaan ekonomi berbasis sumber daya alam mentah ikut berakhir. Banyak prediksi menyebut harga komoditas masih berpotensi membaik, meski butuh waktu. Sektor jasa jadi andalan dan konsumsi domestik jadi mesin pertumbuhan.

    Dalam paparan di Rembuk Republik, Kamis (15/6),  bertajuk Daya Dukung Sektor Keuangan Syariah dalam Mengembangkan EkonomiRegional, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB Prijono menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencapai 5,02 persen pada  akhir 2016.
     
    Pada kuartal pertama 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih terjaga sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan yang tinggi tercatat pada ekspor yang membaik seiring perbaikan harga komoditas, belanja pemerintah, dan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat.

    Secara regional, pada kuartal pertama 2017 ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar 4,18 persen dibanding periode yang sama  tahun sebelumnya (year on year). Kontraksi ini terutama dikontribusikan oleh ekspor luar negeri akibat tertundanya pemberian izin ekspor tambang.

    "Sehingga,  ekspor pada Februari 2017 tertunda. Sementara perekonomian non tambang NTB juga melambat karena perlambatan investasi," kata Prijono dalam acara yang digelar di Islamic Center NTB, Mataram tersebut. Diskusi panel yang diadakan dalam rangkaian Pesona Khazanah Ramadhan NTB itu juga menampilkan nara sumber Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Muhammad Firdaus dan pengamat ekonomi syariah A Riawan Amin.

    Meski begitu, Prijono optimistis pertumbuhan NTB masih akan bagus. Terlebih, BI mengamati adanya pergeseran struktur ekonomi NTB dari ekonomi berbasis alam ke sektor jasa.

    Dari beberapa studi yang dihimpun BI, sejumlah penelitian menyimpulkan jasa keuangan syariah terutama perbankan syariah punya hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Di Asia, ekonomi dan perkembangan perbankan syariah saling memengaruhi.

    Di NTB sendiri, rasio pembiayaan terhadap dana pihak ke tiga (FDR) perbankan syariah mencapai 160,31 persen pada kuartal pertama 2017. Dari angka itu, pembiayaan yang dilakukan perbankan mencapai Rp 2,355 triliun, lebih besar dari dana pihak ketiga (DPK) yang terkumpul sebesar Rp 1,469 triliun untuk periode yang sama pada  kuartal pertama 2017. Di sisi lain, kualitas pembiayaan menunjukkan perbaikan dengan pembiayaan bermasalah (NPF)  sebesar 4,27 persen pada kuartal satu 2017 dari 4,48 persen di akhir 2016.

    Selain perbankan, keuangan syariah punya instrumen yang variatif dan bisa diakses secara luas. “Karena itu, butuh peningkatan literasi, inklusi, dan pendalaman pasar keuangan syariah,” ujar Prijono dalam acara yang digelar di Islamic Center NTB, Mataram, Kamis (15/6) tersebut. Diskusi panel yang diadakan dalam rangkaian Pesona Khazanah Ramadhan NTB itu juga menampilkan nara sumber
    Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Muhammad Firdaus dan pengamat ekonomi syariah A Riawan Amin.
     
    Bagaimana pun, kata Prijono, keuangan syariah harus terkait dengan sektor riil. Peningkatan jumlah dan ragam instrumen keuangan serta meningkatan likuiditas lembaga keuangan syariah akan membantu pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah.
    Prijono mengemukakan, dengan populasi Muslim yang besar, jasa keuangan syariah di NTB punya peluang mengembangkan jaringan. “Sebagai industri yang sudah lebih dulu maju di NTB, perbankan syariah bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjalankan fungsi intermediasinya,” tutur Prijono.

    Ayat transaksi keuangan
    Gubernur NTB THG Muhammad Zainul Majdi mengatakan, ayat terpanjang dalam Alquran yakni surat Al-Baqarah ayat 282, bicara tentang transaksi keuangan. Dengan penelaahan sederhana saja, jelaslah transaksi keuangan amat penting sehingga perlu diuraikan dalam  satu ayat yang panjang di Alquran.

    Ayat shalat dan ayat zakat, lanjut Tuan Guru Bajang, tidak sepanjang ayat yang berbicara tentang transaksi keuangan. Ia mengatakan, selain ayat tentang utang piutang yang dijelaskan panjang, rata-rata ayat yang membicarakan tentang hubungan muamalah yang melibatkan hak dan kewajiban yang di dalamnya ada proses pertukaran, transaksi keuangan, atau barang dan jasa bersifat detil.

    "Maka transaksi keuangan itu menjadi bagian penting dalam ajaran Alquran. Itu sebabnya salah satu doa yang sering Rasulullah baca adalah doa agar terhindar dari dominasi utang,"  kata Tuan Guru Bajang.

    Utang terjadi yaitu ketika transaksi keuangan dilakukan dengan tidak bijak dan berkembangnya  sistem keuangan yang eksploitatif yang membuka ruang kapital sangat besar bagi sebagian orang tapi memiskinkan sebagian lain. “Islam  melawan itu semua,” tegas Tuan Guru Bajang.

    Islam memiliki sistem yang bebas ketidakjelasan, pertaruhan, dan zalim di mana kebermanfaatan ditujukan untuk bersama. Keadilan dari sistem ekonomi syariah tidak hanya adil bagi umat Islam, tapi keadilan seluruh umat manusia. "Substansi dari transaksi keuanganadalah menghadirkan kesejahteranan bagi semua. Oleh karena itu keuangan syariah insya Allah satu sisi merupakan ajaran ilahiah, di sisi lain ia membawa manfaat untuk semua manusia,"  ungkap Tuan Guru Bajang.

    Untuk NTB, kesadaran bahwa sistem keuangan syariah memang baik, memberi kemanfaatan untuk semua, menghilangkan potensi eksploitasi mendorong lahirnya kebijakan yang memperkuat perkembangan sistem keuangan syariah. Bila dulu pernah wacana komparasi sistem konvensional dan syariah, maka tahapan itu harusnya sudah selesai saat ini. "Tahapan kita sekarang ialah menyiapkan sebanyak mungkin fasilitas keuangan syariah yang memungkinkan diakses dengan mudah oleh masyarakat," kata Tuan Guru Bajang.

    Ia menegaskan, konsep ekonomi syariah tanpa realisasi melalui institusi keuangan syariah tak akan berguna. Dari sana, NTB akhirnya memutuskan mengonversi BPD NTB menjadi bank syariah yang direncanakan bisa mulai beroperasi pada  awal 2018. Bila itu terealisasi, BPD NTB akan jadi BPD kedua setelah BPD Aceh yang melakukan konversi.

    Tuan Guru Bajang melihat, Aceh punya kekhususan untuk memiliki BPD syariah. Sementara NTB memilih dengan kesadaran penuh untuk melipatgandakan  kapasitas keuangan syariah yang ada di NTB. Hal itu tak lepas dari perkembangan sektor wisata halal yang dua tahun belakangan memacu wisata di NTB berkembang lebih baik.

     

    Sumber: Republika

Bagikan : Google Facebook Twitter


Posting Terbaru